KABARRAKYAT.news – Wali Kota Langsa Jeffry Sentana S. Putra langsung meninjau Pasar Kota Langsa usai membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026, Kamis (25/6).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat tetap terkendali serta mengantisipasi potensi gejolak harga di pasaran.
Di lokasi, Jeffry berdialog langsung dengan para pedagang guna memperoleh informasi terkait kondisi pasokan dan perkembangan harga sejumlah komoditas strategis.
“Pengendalian inflasi tidak cukup hanya melalui rapat koordinasi. Pemerintah harus turun langsung ke lapangan agar setiap persoalan bisa segera diidentifikasi dan ditangani,” kata Jeffry.
Menurutnya, pemerintah berkewajiban memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau.
“Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau. Karena itu, pemerintah harus hadir dan mengetahui langsung kondisi pasar,” ujarnya.
Sebelumnya, Jeffry membuka HLM TPID dan TP2DD Kota Langsa Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kota Langsa. Kegiatan itu dihadiri Ketua DPRK Langsa, unsur Forkopimda, perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe, instansi vertikal, pimpinan OPD, BUMN, BUMD, akademisi, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Dalam arahannya, Jeffry menegaskan pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah karena berhubungan langsung dengan daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi.
“Inflasi yang terkendali akan menciptakan iklim usaha yang sehat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh anggota TPID meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap ketersediaan pasokan serta perkembangan harga kebutuhan pokok, terutama menghadapi potensi dampak musim kemarau panjang atau El Nino yang dapat memengaruhi produksi pangan.
Selain pengendalian inflasi, Jeffry menekankan pentingnya percepatan digitalisasi daerah guna meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe, Yan Ramerta Putra, mengungkapkan inflasi Provinsi Aceh hingga Mei 2026 masih berada di atas rata-rata nasional.
Menurutnya, meski Kota Langsa belum menjadi daerah sampel pengukuran inflasi Badan Pusat Statistik (BPS), karakteristik ekonomi Langsa dinilai relatif serupa dengan Kota Lhokseumawe sehingga dapat dijadikan salah satu rujukan dalam melihat perkembangan inflasi daerah.
Pada kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa Pemerintah Kota Langsa berhasil meraih penghargaan Kota Terbaik I Pengendalian Inflasi Tahun 2026 se-Sumatera dari Kementerian Dalam Negeri.
Prestasi itu menjadi bukti sinergi yang kuat antara Pemerintah Kota Langsa, TPID, Bank Indonesia, instansi vertikal, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pasokan kebutuhan masyarakat.
Editor: RAHMAD
Komentar