KABARRAKYAT.news – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) didesak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh.
Desakan tersebut mencuat setelah sejumlah bangunan pada proyek senilai Rp10.703.510.776 itu dilaporkan mulai mengalami keretakan, meski proyek baru menjalani Provisional Hand Over (PHO)atau serah terima pertama pada Maret 2026.
Pantauan KABARRAKYAT, Sabtu (4/7/2026), menunjukkan beberapa bagian bangunan telah mengalami retakan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait mutu pekerjaan konstruksi, mengingat proyek tersebut baru beberapa bulan selesai dikerjakan.
Selain persoalan kualitas bangunan, fasilitas yang dibangun melalui program Kampung Nelayan Merah Putih itu juga belum dimanfaatkan secara optimal sebagaimana tujuan awal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan.
Berdasarkan papan informasi proyek, pembangunan KNMP dibiayai melalui APBN Tahun Anggaran 2025 di bawah tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
Pekerjaan tersebut dilaksanakan berdasarkan Kontrak Nomor B.5263/DJPT.6/PI.420/PPK/IX/2025 tertanggal 11 September 2025 dengan pelaksana PT Viola Cipta Mahakarya dan pengawasan oleh CV Pelita Buana.
Dengan nilai kontrak yang mencapai lebih dari Rp10,7 miliar, publik menilai hasil pembangunan semestinya memenuhi standar mutu konstruksi dan memiliki kualitas yang mampu bertahan dalam jangka panjang.
Saat dikonfirmasi, Direktur Cabang PT Viola Cipta Mahakarya, Mutia, enggan memberikan penjelasan mengenai penyebab munculnya keretakan pada sejumlah bangunan tersebut.
“Kita masih masa pemeliharaan. Hubungi konsultan saja,” ujarnya singkat.
Tak lama setelah konfirmasi dilakukan kepada pihak kontraktor, seorang konsultan yang memperkenalkan diri bernama Rehat menghubungi wartawan KABARRAKYAT. Dalam percakapan tersebut, ia menyampaikan respons yang memicu sorotan.
“Di mana lagi, Bang, yang rusak? Biar saya perbaiki. Apa itu saja?” katanya.
Ia kemudian kembali mengatakan, “Nanti kita tempel di retakan itu. Mana lagi yang rusak, kirim ke saya.”
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai metode penanganan keretakan yang akan dilakukan. Sejumlah pihak menilai retakan pada bangunan yang baru beberapa bulan selesai dibangun seharusnya menjadi perhatian serius dan perlu dievaluasi secara teknis untuk mengetahui penyebabnya, bukan sekadar dilakukan perbaikan kosmetik.
Masyarakat berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kualitas pekerjaan, termasuk memastikan seluruh pelaksanaan proyek telah sesuai dengan spesifikasi teknis, dokumen kontrak, serta ketentuan yang berlaku.
Evaluasi tersebut dinilai penting mengingat proyek menggunakan dana APBN lebih dari Rp10 miliar, sehingga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pekerjaan harus benar-benar dijaga agar tujuan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat pesisir.
Hingga berita ini diterbitkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab munculnya keretakan pada sejumlah bangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kota Langsa maupun langkah evaluasi yang akan dilakukan.
Editor: RAHMAD
Komentar