KABAR RAKYAT – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Langsa, Drs. Zulhadisyah, menanggapi keluhan para mantan komisioner Panwaslih Kota Langsa terkait penambahan anggaran operasional dan honorarium yang belum terealisasikan. Zulhadisyah mengaku bahwa persoalan ini tetap menjadi perhatiannya.
“Bukan berarti kita tidak mau mengusulkan kembali anggaran yang diusulkan oleh pihak Panwaslih Kota Langsa. Namun, kami tetap menunggu hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disusun oleh Inspektorat dan pembahasan kembali dengan instansi terkait serta DPRK Langsa sesuai dengan berita acara NPHD pada point ketiga,” tegas Zulhadisyah dikutip, Senin (22/9/25).
Zulhadisyah menjelaskan bahwa Kesbangpol Langsa bukan tidak mau mengusulkan kembali dana tambahan tersebut, melainkan harus ada payung hukum yang kuat agar tidak menjadi sebuah temuan BPK atau pihak terkait nantinya. Dalam pengelolaan keuangan milik negara, penggunaan dana harus dilakukan secara hati-hati dan memiliki landasan hukum yang kuat untuk mencegah temuan atau penyimpangan di kemudian hari.
Menurutnya, para komisioner Panwaslih Kota Langsa wajar saja menuntut hak dan tanggung jawab yang harus diselesaikan, baik untuk anggaran operasional maupun honorarium jajarannya. Kesbangpol Langsa sudah mengusulkan dana tambahan untuk Panwaslih pada Desember 2024 lalu, namun dalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) tidak terdapat anggaran tersebut di Kesbangpol Langsa.
Zulhadisyah juga menjelaskan bahwa proses penambahan anggaran tersebut masih menunggu hasil reviu khusus dari Inspektorat Langsa dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari Panwaslih Kota Langsa.
“Kita akan melaksanakan pembahasan penambahan lebih lanjut terkait usulan Panwaslih Kota Langsa yang belum tercukupi dalam NPHD dengan melibatkan seluruh unsur teknis terkait,” ujarnya.
Komentar