KABARRAKYAT.news – Pemerintah Kota (Pemko) Langsa kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Pemko Langsa meraih Penghargaan Penilaian Kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dari Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan nilai 89 dan kategori AA.
Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Meurah Budiman, kepada Wakil Wali Kota Langsa, Muhammad Haikal Alfisyahrin, ST, dalam rangkaian Peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Banda Aceh, Rabu (19/8/2026).
Capaian tersebut sekaligus menunjukkan peningkatan kinerja Pemko Langsa dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
Nilai JDIH Kota Langsa yang sebelumnya berada di angka 56 pada 2024 meningkat menjadi 89 pada 2025. Artinya, terjadi peningkatan 33 poin hingga berhasil masuk kategori AA.
Wakil Wali Kota Langsa Muhammad Haikal Alfisyahrin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum Aceh, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bagian Hukum Setdakot Langsa, serta Tim JDIH Kota Langsa yang telah bekerja dan berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.
Menurut Haikal, peningkatan nilai tersebut menjadi bukti bahwa berbagai pembenahan yang dilakukan selama ini mulai memberikan hasil nyata.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Hukum Aceh dan seluruh OPD yang telah memberikan dukungan. Terima kasih juga kepada Tim Bagian Hukum Setdakot Langsa dan Tim JDIH Kota Langsa yang telah bekerja maksimal. Kenaikan 33 poin ini merupakan hasil kerja bersama yang patut kita apresiasi,” kata Haikal.
Ia menegaskan, capaian kategori AA tidak boleh membuat jajaran Pemko Langsa berpuas diri. Sebaliknya, penghargaan tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum kepada masyarakat.
“Ke depan, kita ingin JDIH Kota Langsa semakin mudah diakses dan mampu memberikan informasi hukum yang dibutuhkan masyarakat secara cepat dan transparan. Kategori AA ini harus menjadi pemacu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik,” ujarnya.
Haikal menambahkan, JDIH memiliki peran strategis dalam memastikan masyarakat memperoleh produk dan informasi hukum secara cepat, tepat, mudah, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Wali Kota Langsa Jeffry Sentana S. Putra, SE, turut menyambut positif penghargaan tersebut.
Menurut Jeffry, penghargaan itu bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan bentuk pengakuan atas proses pembenahan dan kerja keras jajaran Pemko Langsa.
“Ini bukan sekadar penghargaan yang kita terima hari ini, tetapi sebuah pengakuan atas proses dan kerja keras yang sudah dilakukan. Kita patut bangga atas semangat jajaran kita yang terus berbenah,” ujar Jeffry.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi, khususnya Tim Bagian Hukum dan JDIH Kota Langsa.
“Terima kasih untuk semua yang berada di balik capaian ini, khususnya Tim Bagian Hukum dan JDIH Kota Langsa,” tambahnya.
Jeffry menegaskan, keberhasilan tersebut bukan hasil kerja satu orang maupun satu perangkat daerah, tetapi buah dari kolaborasi seluruh jajaran Pemko Langsa dalam memastikan dokumentasi dan informasi hukum dapat dikelola secara baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemko Langsa berkomitmen mempertahankan predikat tersebut sekaligus terus memperkuat pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.
Kenaikan nilai JDIH sebesar 33 poin hingga meraih kategori AA menjadi bukti bahwa konsistensi, kolaborasi dan semangat pembenahan dapat menghasilkan perubahan nyata dalam pelayanan pemerintahan di Kota Langsa.
Editor: RAHMAD
Komentar