ACEH TIMUR, KABAR RAKYAT — Pembangunan Rumah Hunian Sementara (Huntara) bagi korban banjir di Kabupaten Aceh Timur disorot tajam Aliansi Pers Kawal Rehab Rekon Pasca Banjir Aceh. Proyek yang seharusnya menjadi solusi darurat justru dinilai berpotensi melahirkan persoalan baru karena mengabaikan aspek ekologi.
Ketua Umum Aliansi Pers Kawal Rehab Rekon Pasca Banjir Aceh, Masri, menyebut pembangunan Huntara di Gampong Pante Rambong, Kecamatan Pante Bidari, dilakukan tanpa perencanaan lingkungan yang matang.
“Setelah turun langsung ke lapangan, kami menemukan 312 unit Huntara—baik komunal maupun individual—dibangun di kawasan rendah dan rawan tergenang air saat hujan deras,” kata Masri, Selasa (13/1).
Menurut Masri, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya perencanaan pemerintah, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam menyiapkan hunian layak bagi warga terdampak banjir.
“Kalau hujan ekstrem kembali terjadi, Huntara ini sangat mungkin terendam. Ini ironis, korban banjir justru ditempatkan di lokasi yang berpotensi banjir ulang,” tegasnya.
Tak hanya lokasi, kualitas konstruksi juga dipersoalkan. Masri mengungkapkan, lantai Huntara di Pante Rambong hanya dicor setinggi sekitar 4 sentimeter dari permukaan tanah.
“Lebih tinggi lumpur daripada lantai. Saat hujan, air dan lumpur pasti masuk ke dalam Huntara,” ujarnya.
Ia membandingkan dengan Huntara di Gampong Blang Nie, Kecamatan Simpang Ulim, yang dibangun menggunakan tiang setinggi 25 hingga 50 sentimeter sehingga lebih aman dari genangan.
“Seharusnya model seperti itu yang diterapkan, bukan justru membangun lantai rendah di daerah rawan banjir,” tandas Masri.
Aliansi Pers Kawal Rehab Rekon Pasca Banjir Aceh mendesak pemerintah segera mengevaluasi pembangunan Huntara di Gampong Pante Rambong dan desa-desa lain dengan desain serupa.
“Jangan sampai pembangunan ini sekadar menghabiskan anggaran tanpa memikirkan aspek ekologi dan kondisi psikologis masyarakat korban bencana,” pungkas Masri.
Laporan : Razali
Komentar