Pemerintah meminta seluruh badan usaha swasta tetap membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) murni atau base fuel dari PT Pertamina (Persero) untuk menutup kekosongan stok hingga akhir tahun 2025.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, usai rapat di Kantor BKPM, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
“Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kementerian ESDM dengan Komisi VI DPR RI serta arahan langsung Menteri ESDM, Bapak Bahlil Lahadalia,” ujar Laode.
Ia menegaskan, pembelian base fuel dari Pertamina bersifat sementara dan akan dievaluasi kembali tahun depan.
“Untuk tahun 2026, kami akan menghitung kembali pengaturannya seperti apa,” kata Laode.
Menurut Laode, kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah SPBU swasta beberapa waktu terakhir disebabkan oleh pergeseran konsumsi masyarakat ke BBM non-subsidi, sehingga kebutuhan base fuel meningkat.
“Jangan sebentar-sebentar impor. Sudah dikasih 110 persen, impor lagi. Mau nambah lagi, kita bilang tetangga masih punya banyak kuotanya,” ujarnya menegaskan.
Laode juga mengungkapkan bahwa tiga badan usaha swasta yaitu BP, AKR, dan VIVO telah sepakat membeli pasokan BBM dari Pertamina. Sementara Shell Indonesia masih belum melanjutkan pembelian karena alasan internal perusahaan.
“Kalau Shell kan belum berlangsung negosiasinya. Mereka membutuhkan konsideran yang berbeda sama yang lain, tapi tetap Pertamina masih mempertimbangkan,” jelas Laode.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap distribusi BBM di SPBU swasta tetap berjalan lancar dan tidak terjadi kekosongan stok hingga akhir tahun.
Komentar