KABARRAKYAT.news – Ancaman krisis pangan mulai membayangi tiga kecamatan di Kabupaten Aceh Timur. Kerusakan tanggul dan jaringan irigasi akibat banjir hidrometeorologi pada akhir November 2025 yang hingga kini belum tertangani dikhawatirkan membuat ribuan hektare sawah gagal digarap pada musim tanam mendatang.
Kondisi tersebut mendorong masyarakat dari Kecamatan Simpang Ulim, Pante Bidari, dan Julok meminta Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma, mengawal percepatan penanganan darurat hingga ke pemerintah pusat.
Permintaan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Tanggap Darurat Tanggul dan Irigasi yang berlangsung di Kantor Camat Simpang Ulim, Senin (27/7/2026). Hadir dalam pertemuan tersebut Staf Ahli Haji Uma, Muhammad Furqan, para keuchik, Keujruen Blang, serta Mantri Tani Simpang Ulim.
Melalui berita acara yang ditandatangani bersama, unsur pemerintah gampong dan masyarakat secara resmi meminta Haji Uma memperjuangkan percepatan rehabilitasi infrastruktur pertanian yang rusak.
Camat Simpang Ulim, Muhammad Yusuf, mengatakan kerusakan tanggul dan saluran irigasi telah mengganggu aktivitas pertanian masyarakat. Jika tidak segera ditangani, ribuan hektare sawah terancam tidak dapat ditanami sehingga berdampak terhadap sekitar 22 ribu jiwa yang bergantung pada sektor pertanian.
“Tanpa perbaikan mendesak pada tanggul dan saluran irigasi, ribuan hektare sawah dipastikan tidak dapat digarap, yang berpotensi memicu ancaman kelaparan bagi puluhan ribu warga,” kata Muhammad Yusuf.
Dalam rapat tersebut, masyarakat mengusulkan tujuh program prioritas, meliputi perbaikan BHK 6 hingga BHK 11, penanganan darurat tanggul di Teupin Breuh, rehabilitasi sayap Jembatan Arakundo, perbaikan sembilan titik jaringan irigasi, normalisasi saluran sepanjang 15 kilometer, rehabilitasi tanggul di Gampong Blang Gleum dan Desa Seumatang, serta perbaikan Jembatan Kuala Simpang Ulim.
Menurut Muhammad Yusuf, seluruh usulan tersebut merupakan kebutuhan mendesak agar petani dapat kembali mengolah lahan dan menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut.
“Masyarakat berharap Haji Uma dapat memperjuangkan aspirasi ini di tingkat pusat agar penanganan infrastruktur irigasi dan tanggul segera terealisasi demi menyelamatkan perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Ahli Haji Uma, Muhammad Furqan, memastikan seluruh hasil rapat koordinasi akan segera dilaporkan kepada Haji Uma untuk ditindaklanjuti melalui DPD RI. Selain itu, pihaknya juga akan menyurati Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI guna mendorong percepatan penanganan darurat.
“Aspirasi masyarakat sudah kami sampaikan kepada Haji Uma dan menjadi salah satu prioritas. Selanjutnya akan diperjuangkan melalui DPD RI sekaligus mendorong percepatan penanganan, baik dalam bentuk langkah darurat maupun solusi permanen terhadap kerusakan tanggul dan jaringan irigasi,” kata Muhammad Furqan.
Editor: RAHMAD
Komentar