ACEH TIMUR, KABARRAKYAT — Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky memimpin rapat validasi data pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir dengan kategori rusak berat dan kehilangan tempat tinggal. Rapat berlangsung di Aula Serbaguna Idi, Kabupaten Aceh Timur, Sabtu (3/1/2026).
Rapat tersebut digelar untuk memfinalisasi data sekaligus mempercepat perencanaan pembangunan huntara agar proses peletakan batu pertama (ground breaking) dapat segera dilakukan, terutama menjelang bulan suci Ramadhan.
Iskandar menyampaikan, berdasarkan data sementara, banjir telah mengakibatkan 4.558 rumah rusak berat atau hilang, 4.705 rumah rusak sedang, dan 9.043 rumah rusak ringan. Karena itu, validasi data dinilai krusial agar pembangunan huntara tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Data harus jelas, akurat, dan tidak berubah-ubah. Status tanah untuk huntara juga harus dipastikan oleh para camat agar tidak memicu masalah di lapangan,” kata Iskandar.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah membahas skema pembangunan huntara secara komunal dan individual. Pembangunan komunal direncanakan di sejumlah kecamatan, antara lain Serbajadi (Lokop), Simpang Ulim, dan Julok.
Sementara pembangunan huntara di atas lahan masing-masing warga direncanakan di Kecamatan Pante Bidari, Grong-grong, Seneubok Tuha, Simpang Ulim, Peunaron, Idi Tunong, Peureulak Barat, Banda Alam, Idi Rayeuk, Madat, Peudawa, dan Peureulak.
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur juga menyiapkan skema Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga yang memilih tidak menempati huntara, dengan bantuan sebesar Rp600.000 per bulan selama tiga bulan.
Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan PT Adhi Karya dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). PT Adhi Karya direncanakan menangani pembangunan huntara komunal dalam satu kawasan, sedangkan BNPB akan membangun huntara individual di atas lahan milik keluarga terdampak.
“Kami merumuskan perencanaan pembangunan huntara bagi korban banjir di Aceh Timur. Kita harus bergerak cepat, apalagi menjelang Ramadhan. Kendala seperti persoalan tanah akan diselesaikan dengan baik,” ujar Iskandar.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berkomitmen mempercepat pemulihan pascabencana melalui validasi data yang akurat dan koordinasi lintas pihak secara optimal.
Komentar