KABARRAKYAT.news – Anggota Komisi V DPR RI asal Aceh, Ilham Pangestu, mengawal percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur transportasi pascabencana di Aceh. Dua bandara di wilayah tengah Aceh menjadi salah satu prioritas peningkatan kapasitas.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan monitoring dan evaluasi bersama jajaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 21–22 Oktober 2026.
Tiga sektor menjadi perhatian, yakni pemulihan fasilitas keselamatan jalan nasional, rekonstruksi jaringan perkeretaapian, serta peningkatan kapasitas Bandara Rembele di Bener Meriah dan Bandara Blangkejeren di Gayo Lues.
Berdasarkan hasil monitoring, perbaikan fasilitas keselamatan jalan nasional pada ruas yang menjadi sasaran telah mencapai 100 persen.
Sementara rekonstruksi jalur kereta api dan peningkatan kapasitas kedua bandara masih dalam tahap persiapan kajian teknis serta penyusunan Detail Engineering Design (DED) pada 2026.
Pekerjaan konstruksi ditargetkan berlangsung pada 2027–2028, dengan mempertimbangkan kesiapan teknis dan ketersediaan anggaran.
Ilham Pangestu menegaskan, pemulihan infrastruktur transportasi Aceh tidak boleh sebatas memperbaiki kerusakan akibat bencana, tetapi harus menjamin keselamatan dan konektivitas masyarakat.
“Rehabilitasi dan rekonstruksi tidak sekadar memulihkan infrastruktur yang rusak, tetapi harus memastikan sistem transportasi menjadi lebih aman, andal, dan tangguh terhadap bencana,” ujar Ilham, Kamis (22/10/2026).
Menurutnya, penguatan Bandara Rembele dan Bandara Blangkejeren sangat strategis, terutama untuk mempercepat distribusi bantuan, mobilisasi personel, pelayanan medis darurat, hingga evakuasi korban ketika bencana melanda wilayah pegunungan Aceh.
Ilham menilai konektivitas transportasi yang memadai juga menjadi faktor penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.
Monitoring tersebut turut melibatkan Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Kawasan dan Lingkungan, Kepala Otoritas Bandar Udara, Plt Direktur Prasarana Perkeretaapian, Kepala BPTD Aceh, serta jajaran terkait.
Hasil peninjauan akan menjadi bahan sinkronisasi program dan penyiapan anggaran antara DPR RI, Kemenhub, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRR) Pusat, serta pemerintah daerah.
Langkah ini diharapkan mempercepat pemulihan sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur transportasi Aceh dalam menghadapi bencana mendatang.
Editor: RAHMAD
Komentar