KABAR RAKYAT – Aroma keresahan korban banjir di Langsa mulai memanas. Di tengah lambannya proses pendataan dan belum jelasnya kepastian bantuan, beredar imbauan resmi kepada seluruh camat se-Kota Langsa agar segera menginstruksikan para geuchik menahan warganya agar tidak turun ke jalan melakukan demonstrasi.
Surat imbauan itu muncul setelah informasi rencana aksi unjuk rasa korban banjir beredar luas di tengah masyarakat. Pemerintah gampong diminta secara tegas mengumumkan kepada warga bahwa selama proses pendataan dan verifikasi berlangsung, aksi demonstrasi tidak dibenarkan.
Dalam isi pengumuman yang disampaikan melalui kantor geuchik, pemerintah menegaskan bahwa pendataan korban banjir saat ini menjadi penentu utama penetapan penerima bantuan, sehingga seluruh warga diminta tidak melakukan tindakan yang dianggap mengganggu jalannya proses administrasi.
“Segala bentuk tindakan yang dapat mengganggu proses tersebut, termasuk aksi demonstrasi, tidak dibenarkan,” demikian bunyi imbauan resmi yang beredar, Selasa 1 April 2026.
Yang menarik, imbauan itu juga memuat peringatan keras kepada warga yang sudah terdata atau namanya telah masuk calon penerima bantuan. Bila tetap ikut aksi demonstrasi, maka segala risiko keterlambatan maupun kendala administrasi bantuan disebut menjadi tanggung jawab masing-masing warga.
Kalimat tersebut memunculkan tafsir bahwa aksi protes warga bisa berimplikasi terhadap kelancaran proses bantuan yang sedang ditunggu ribuan korban banjir.
Di lapangan, keresahan warga memang terus meningkat. Hingga kini banyak korban banjir mengaku belum mendapat kepastian final terkait bantuan yang dijanjikan pemerintah, sementara proses verifikasi disebut terus berlangsung dari tingkat desa hingga kota.
Pemerintah gampong dalam pengumuman itu meminta warga menahan diri, menjaga ketertiban, dan tidak terpancing melakukan aksi yang dinilai dapat memperkeruh suasana.
Namun di sisi lain, beredarnya imbauan ini justru menandakan adanya kekhawatiran serius dari pemerintah terhadap potensi gelombang protes warga yang merasa penanganan pascabanjir berjalan lamban.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak Pemerintah Kota Langsa terkait dasar penerbitan imbauan tersebut maupun langkah antisipasi terhadap tuntutan masyarakat korban banjir. (Esbeye)
Komentar