JAKARTA, KABAR RAKYAT — Anggota Komisi IV DPR RI Ilham Pangestu mengkritik penanganan pascabencana banjir di Aceh yang dinilai masih didominasi kegiatan seremonial. Ia mendesak kementerian terkait segera melakukan langkah nyata, khususnya untuk memulihkan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang terdampak parah.
Ilham menyampaikan kritik tersebut dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Menteri Kelautan dan Perikanan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Ia mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali mengunjungi Aceh pascabencana. Namun, Ilham menegaskan bahwa komitmen Presiden tersebut harus diterjemahkan secara konkret oleh kementerian di lapangan.
“Presiden sudah berulang kali datang ke Aceh. Tapi beliau juga menegaskan, pejabat jangan hanya datang untuk selfie dan membagi bansos,” kata Ilham.
Ia secara terbuka menyoroti kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan ke Kota Langsa yang dinilai tidak menyentuh titik krusial. Menurut Ilham, kawasan pesisir, tambak, dan pelabuhan yang mengalami kerusakan berat akibat banjir justru luput dari perhatian.
“Desa nelayan tidak dikunjungi, tambak-tambak yang rusak tidak dilihat. Yang ada justru pembagian bantuan di wilayah perkebunan,” ujarnya.
Ilham menekankan bahwa kawasan pesisir merupakan wilayah terakhir yang dilalui banjir sebelum air mengalir ke laut, sehingga kerusakannya paling parah dan membutuhkan penanganan cepat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Selain sektor perikanan, Ilham juga menyoroti lemahnya pengawasan hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan memperparah banjir serta longsor di Aceh. Ia menyebut praktik penebangan liar masih menjadi persoalan serius.
Di sektor pertanian, Ilham mengungkapkan bahwa banjir telah memicu gejolak harga pangan. Lahan sawah tertutup sedimen lumpur tebal dan diperkirakan membutuhkan waktu hingga enam bulan untuk kembali produktif.
Ia juga mengingatkan dampak pembangunan hunian tetap (huntap) terhadap kehidupan petani dan pekebun. Relokasi dinilai berpotensi menjauhkan warga dari lahan garapan, sementara infrastruktur pendukung seperti jalan dan irigasi belum sepenuhnya pulih.
“Bagaimana petani menjangkau kebun mereka jika jaraknya makin jauh, sementara irigasi dan jalan belum diperbaiki dan sedimen lumpur belum ditangani?” kata Ilham.
Legislator daerah pemilihan Aceh II itu menegaskan bahwa pemulihan Aceh membutuhkan percepatan pembangunan dan kebijakan yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat, bukan sekadar bantuan sosial jangka pendek.
Ia menyatakan mendukung penambahan anggaran Kementerian Pertanian dan kementerian terkait, selama anggaran tersebut digunakan secara efektif dan terukur.
“Kami mendukung penambahan anggaran. Tapi yang kami tunggu adalah aksi nyata di lapangan, agar pemulihan ekonomi Aceh benar-benar berjalan,” ujar Ilham. (dpr)
Editor: Rahmad
Komentar