Ketegangan terjadi di Desa Cempaka Nuban, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Minggu (12/10/2025) sore. Seorang tokoh masyarakat, Anto Budianto, nyaris menjadi korban penikaman oleh seorang oknum karyawan PT Basuki Rahmanta Putra (BRP) setelah mempertanyakan penggunaan jalan desa oleh kendaraan berat milik perusahaan tersebut.
Insiden bermula sekitar pukul 17.30 WIB ketika Anto menegur sopir mobil molen PT BRP yang melintas di depan rumahnya. Ia menilai jalan desa tidak layak dilalui kendaraan berat karena dapat merusak infrastruktur dan membahayakan warga.
“Kenapa lewat sini? Bukankah seharusnya lewat jalan inspeksi di irigasi? Ini jalan desa, tidak sesuai untuk kendaraan tronton,” ujar Anto menirukan perkataannya saat kejadian.
Namun, baru saja ia menyampaikan keberatannya, seorang oknum karyawan PT BRP berinisial D, yang diketahui ikut mengawal kendaraan proyek tersebut, langsung menghardik dan mengancam dengan pisau.
“‘Apa urusan kamu?’ katanya sambil menghunuskan pisau,” tutur Anto.
Situasi sempat memanas. Warga sekitar dan anggota Aliansi Masyarakat Cinta Damai (ALMACIDA) berdatangan ke lokasi. Mereka menilai tindakan karyawan PT BRP itu sebagai bentuk arogansi dan ketidakpedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar proyek.
Warga juga menuntut pihak PT BRP untuk meminta maaf secara terbuka kepada Anto. Namun hingga malam hari, permintaan itu tidak direspons oleh pihak perusahaan.
“Kami sangat menyayangkan sikap PT BRP yang seolah menutup mata terhadap kejadian ini. Seharusnya ada tanggung jawab dan empati terhadap masyarakat,” ujar salah satu warga dengan nada kesal.
Belakangan, kerabat pelaku D datang ke rumah Anto untuk meminta maaf dan berupaya menenangkan suasana. Anto akhirnya menerima permintaan maaf tersebut secara pribadi, meski warga tetap berharap ada pertanggungjawaban resmi dari manajemen PT BRP.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT BRP belum memberikan keterangan apa pun. Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan media ini kepada pimpinan proyek PT BRP, Eliya, serta pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum, Raden Sigit Pramono, melalui pesan WhatsApp, juga belum mendapat tanggapan.
Sikap diam perusahaan ini memunculkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Mereka khawatir peristiwa serupa dapat terulang jika pengawasan dan etika kerja karyawan perusahaan tidak segera dibenahi. (Wanda)
Komentar