KABAR RAKYAT – Kasus dugaan perdagangan manusia atau human trafficking yang menimpa salah satu gadis asal Aceh jadi sorotan sejumlah pejabat publik. Mulai dari eksekutif hingga legislative angkat bicara merespon hal ini.
Ketua Komisi 1 DPRA Tgk. Muharuddin mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Aceh untuk membentuk tim dan mengusut tuntas kasus yang menimpa gadis Aceh di Malaysia yang menjadi korban perdagangan orang, hingga dirudapaksa untuk melayani pria hidung belang.
“Polda Aceh harus membentuk tim khusus untuk mengusut agen-agen tenaga kerja ilegal di Aceh yang telibat perdangan orang tersebut, agar tidak ada lagi anak-anak Aceh ke depannya menjadi korban seperti ini,”kata Tgk. Muharuddin, dalam siaran pers, dihimpun Sabtu (28/4).
Dalam pengungkapan kasus ini, Tgk. Muharuddin berharap Polda Aceh dapat menindak tegas siapapun oknum yang terlibat, termasuk jika adanya keterlibatan pihak imigrasi karena adanya dugaan pemalsuan identitas korban.
“Ini tidak menutup kemungkinan adanya oknum di pihak imigrasi yang terlibat. Jika memang ada, harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya,” tegas Tgk Muharuddin.
Selain mengungkap agen di Aceh, Tgk Muharuddin berharap kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dapat bekerja sama dengan Kepolisian Diraja Malaysia untuk membekuk sindikat perdagangan orang di Malaysia yang bekerja sama dengan agen Aceh tersebut, serta menyeret para pelaku rudapaksa tersebut ke penjara.
“Ini aksi yang biadap, yang perlu mendapat perhatian khusus Polri dan Kepolisian Diraja Malaysia,” ujarnya.
Kepada pemerintah Aceh khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPP) Aceh, Tgk Muharuddin mendesak untuk memberikan pendampingan kepada korban jika telah dipulangkan ke Aceh nantinya, agar korban terhindar dari trauma yang berkepenjangan. Kepada Dinas Sosial Aceh, Tgk Muhar mendesak agar memfasilitasi kepulangan korban dan membantu kebutuhan-kebutuhan lainnya.
“Kami berharap kepada Bapak Presiden RI agar membuka lapangan kerja bagi putra-putri Aceh. Karena faktor pengangguran inilah yang kemudian memancing setiap agen-agen tak bertanggungjawab memanfaatkan kesempatan untuk mencari korban. Khususnya para orang tua diharapkan juga ikut mengawasi anak-anaknya agar tidak terpengaruh dengan janji-janji manis dari para agen dengan dalih bisa bekerja di luar dengan gaji tinggi tanpa bukti yang jelas,” imbuhnya.
Sepeti diketahui, seorang gadis Aceh dilaporkan menjadi korban perdagangan manusia dan dirudapaksa warga asing di Malaysia.
Dalam video singkat yang beredar di media sosial disebutkan, gadis itu diikat dan dirudapaksa oleh lima pria dari Banglades, China, India, Melayu, dan Jepang dalam satu malam di sebuah hotel di Malaysia. Selama satu bulan disekap di hotel tersebut, korban dipaksa untuk melayani para pria hidung belang.
Gadis yang jadi korban rudapaksa itu kemudian diselamatkan oleh komunitas warga Aceh di Malaysia dan sedang berupaya untuk dipulangkan ke Indonesia.
Dalam video yang disebar ke media sosial, seorang warga Aceh di Malaysia mengatakan, gadis berinisal PAF itu baru berusia 17 tahun, kemudian direkrut oleh agen untuk dipekerjakan ke Malaysia. Dikarenakan umurnya masih berusia 17 tahun, identitas korban dipalsukan menjadi 24 tahun agar bisa dipekerjakan ke Malaysia.
Terpisah, Kasus dugaan TPPO ini juga memantik perhatian Pj Gubernur Safrizal. Secara khusus, dia meminta kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut dan memberi hukuman seberat-berat bagi para pelaku yang terlibat.
“Tidak boleh lagi ada hal-hal seperti ini. Persoalan ini harus diusut tuntas dan itu tugas Polda Aceh menuntaskannya,” kata Pj Gubernur Aceh Safrizal.
Terkait dengan korban, kata Safrizal, dirinya telah menghubungi pihak-pihak terkait di Malaysia. Saat ini, proses pemulangan korban akan dikawal pemerintah Aceh melalui Kedubes RI di Malaysia. “Pemulangan korban akan dilakukan dan seluruh biayanya ditanggung pemerintah Aceh,” tandasnya.
Selain itu, Safrizal meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki modus operandi jaringan perdagangan manusia ini, mengingat kasus serupa telah berulang kali terjadi. “Karena ini bukan yang pertama sudah berulang-ulang laporan kepada kita termasuk yang terakhir yang di kamboja,” ujarnya.
Safrizal juga mengingatkan masyarakat Aceh agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak jelas asal-usulnya.
Untuk itu, Safrizal akan berkoordinasi dengan para bupati dan walikota di Aceh untuk mensosialisasikan bahaya penipuan berkedok pekerjaan. “Termasuk bersama para bupati, kami akan menyediakan nomor pengaduan khusus bagi masyarakat yang mendapat tawaran pekerjaan di luar negeri,” pungkasnya.
Komentar