EKONOMI NASIONAL
Beranda » Ketua DPR Puan Maharani Wanti-Wanti Pemerintah Soal Kenaikan PPN 12 Persen

Ketua DPR Puan Maharani Wanti-Wanti Pemerintah Soal Kenaikan PPN 12 Persen

Puan Maharani Harap Pidato Prabowo di PBB Bawa Isu Palestina
Ketua DPR Puan Maharani. (ist)

KABAR RAKYAT – Buntut kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 oleh pemerintah diwanti – wanti Ketua DPR Puan Maharani.

Menurutnya hal itu bisa berdampak bagi masyarakat.

Komisi II DPR Minta Maaf Pilih Hery Susanto Jadi Ketua Ombudsman

Puan mengaku memahami tujuan pemerintah bahwa kenaikan PPN dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi defisit anggaran. Akan tetapi, di sisi lain, kebijakan itu bisa berdampak pada daya beli masyarakat.

“Kami memahami tujuan kenaikan PPN untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi defisit angaran. Namun Pemerintah harus memperhatikan dampak yang akan muncul dari kebijakan tersebut,” kata Puan dalam keterangannya, Kamis (19/12).

Dua Tanker Pertamina Masih Tertahan di Selat Hormuz, Pemerintah Kejar Jalan Keluar Setelah Iran Beri Sinyal Positif

Menurut Puan, para pakar telah mengungkap bahwa kenaikan PPN akan menyebabkan sejumlah persoalan ekonomi. Hal serupa yang pernah terjadi saat kenaikan PPN di tahun-tahun sebelumnya seperti pada 2022.

Dampak salah satunya akan terasa di sektor konsumsi rumah tangga, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan menengah. Kenaikan tarif PPN, menurut dia, diprediksi akan memicu inflasi pada konsumsi harian, seperti pakaian, perlengkapan kebersihan, dan obat-obatan.

“Dampak bisa terjadi kepada masyarakat ketika produsen dan pelaku usaha menaikkan harga produk secara antisipatif sehingga memicu inflasi naik semakin tinggi. Ini yang harus diantisipasi,” kata Puan.

Berdasarkan simulasi Center of Economics and Law Studies (Celios), Puan mengungkap, kelas menengah diprediksi mengalami penambahan pengeluaran hingga Rp354.293 per bulan atau Rp4,2 juta per tahun buntut kenaikan PPN.

Sementara, keluarga miskin diprediksi menanggung kenaikan pengeluaran hingga Rp101.880 per bulan atau Rp1,2 juta per tahun, dan kelompok rentan akan menghadapi penambahan pengeluaran sebesar Rp153.871 per bulan.

Walaupun ada insentif dari pemerintah untuk kelompok rentan, Puan meminta pemerintah menyiapkan solusi jangka panjang.

“Dengan dinamika ekonomi yang ada saat ini, banyak masyarakat yang sudah tertekan. Tak sedikit yang lalu akhirnya terjerumus pada pinjaman online (pinjol) dengan bunga tak masuk akal. Kita berharap tak ada lagi tambahan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat,” kata Puan.(Edt/CNN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement