KABARRAKYAT – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah (Pemda) siap memberikan Rp5 triliun dana dari APBD untuk program makan bergizi gratis. Langkah ini dilakukan agar program tersebut berjalan lancar.
“Kalau ditambah APBD Provinsi yang PAD-nya kuat itu bisa lebih kurang hampir Rp5 triliun,” kata Mendagri Tito di Jakarta, dikutip Sabtu (18/1/2025).
Mendagri mengatakan ada 415 kabupaten, 93 kota dan 38 provinsi yang bersedia mendukung program makan bergizi gratis ini. Dia merincikan sebesar Rp2,3 triliun sumbangan dari pemerintah kabupaten/kota. Sedangkam Rp2,5 triliun sisanya bersumber dari pemerintah provinsi.
“Mau berpartisipasi karena ini akan menghidupkan ekonomi mereka selain anak-anak mereka sehat,” ucapnya.
Tito pun berharap keterlibatan Pemda bisa terlaksana pada September mendatang. Usai para kepala daerah resmi menjabat sebagai pemimpin daerah setempat.
“Mulainya nanti bulan September, mereka nanti setelah ada kepala daerah dilantik maka nanti ada pergeseran anggaran atau perubahan APBD,” tuturnya.
Sebelumnya, Tito mengatakan antusiasme pemda untuk berpartisipasi pada program yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kesehatan anak-anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita tahu bahwa selain untuk meningkatkan kesehatan, tapi juga akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Kenapa? karena sudah jelas ada offtaker-nya, ada pembeli diserap, jadi ini bisa mendorong pangan masyarakat, menanam, beternak, dan lain-lain, dibeli. Dan ini akan terjadi economic circular, sehingga daerah-daerah antusias,” kata Mendagri Tito.
Tito mengatakan sejumlah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dari hasil konsolidasi bersama Pemda, Tito mengungkap kontribusi daerah untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis mencapai Rp2,3 triliun sampai Rp2,5 triliun.
“Sekali lagi targetnya antara 2 ribu sampai 4 ribu mulai bulan September selama 4 bulan dengan anggaran kabupaten Rp2,3 triliun kemudian Provinsi lebih kurang Rp2,5 triliun. Ini kita diskusi sudah, bukannya top down maunya kita perintah, tapi dari mereka ya, banyak daerah-daerah yang PAD-nya kuat,” ujarnya.
Komentar