SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
IKLAN
KABAR DAERAH NASIONAL
Beranda » Mendagri Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Pangkas Pengeluaran Tak Efektif

Mendagri Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Pangkas Pengeluaran Tak Efektif

Mendagri Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Pangkas Pengeluaran Tak Efektif
Mendagri Tito Karnavian. Foto: (Antara).

KABAR RAKYAT – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta para kepala daerah untuk  memangkas pengeluaran daerah yang dianggap tidak efektif sebagai upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan.

Tito menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan mendalam terhadap pengeluaran anggaran setiap daerah, termasuk biaya perjalanan dinas.

Hendak Umrah, DPO Korupsi Diciduk Tim Tabur Kejati Aceh di Bandara Kualanamu

Kebijakan ini sejalan dengan arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, untuk menetapkan pemotongan anggaran perjalanan dinas kementerian dan lembaga hingga 50 persen.

“Untuk kementerian dan lembaga, sudah dikunci oleh beliau, Menteri Keuangan. Saya kemarin sore, sampai jam 5, diskusi dari Menteri Keuangan. Itu untuk perjalanan dinas dikurangi separuh,” ujar Tito, dilansir dari YouTube Kemendagri, Kamis (19/12), dalam Rapat Koordinasi Nasional APBD 2024 yang digelar di Jakarta.

Dump Truk Bawa Solar Ditetapkan sebagai Barang Temuan oleh Polres Pelalawan

Menurutnya masih banyak anggaran yang digunakan secara tidak efisien.

Sebagai contoh, Tito menyebut adanya kepala daerah yang mengalokasikan Rp 10 miliar untuk program penurunan stunting.

Namun, dari jumlah tersebut Rp 6 miliar justru dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi dan studi banding.

Sementara hanya Rp 2 miliar yang benar-benar digunakan untuk bantuan makanan bagi ibu hamil dan balita.

“Lalu Rp 2 miliar lagi untuk evaluasi. Jadi yang ngerasa stunting itu Rp 2 miliar yang masuk ke perut. Yang lainnya studi banding,” ungkap Tito.

Efisiensi anggaran sangat penting karena kita ingin memastikan dana yang dialokasikan benar-benar bermanfaat untuk masyarakat.

Menurut Tito, celah permainan anggaran daerah bisa melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

“Tolonglah main-mainnya dirubah. Karena kasihan rakyat, kita ingin buat perubahan,” kata Tito.

Ia mengingatkan, esensi dari otonomi daerah bukan hanya memekarkan daerah dan membagi-bagikan anggaran negara untuk daerah.

Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di setiap daerah.

Apabila semua daerah dapat mengelola anggaran dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi nasional juga akan meningkat secara keseluruhan.

“Kalau ini bisa terjadi, tiap daerah bergerak, maka pertumbuhan ekonomi daerah akan bergerak. Pertumbuhan ekonominya bergerak, itulah angka pertumbuhan ekonomi nasional. Itulah agregat, dari angka pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkap Tito

Instruksi penghematan ini juga senada dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya menyerukan pemangkasan anggaran perjalanan dinas luar negeri hingga 50 persen.

Menurut Presiden, pengeluaran tersebut mencapai sekitar 3 miliar dolar AS per tahun.

Dengan pemotongan ini, negara bisa menghemat hingga Rp 15 triliun yang dapat dialihkan untuk program prioritas lainnya.

“Itungan perjalanan luar negeri saja itu, Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat, 3 miliar dollar AS,” ujar Prabowo dalam Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (4/12/2024).

“Saya minta dikurangi 50 persen saja. Kalau bisa dikurangi 50 persen, artinya kita bisa menghemat Rp 15 triliun,” tegasnya. Menurut Presiden, anggaran Rp 15 triliun dapat dialihkan ke berbagai program prioritas pemerintah.

Dengan langkah-langkah penghematan ini, pemerintah berharap pengelolaan anggaran lebih efisien dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

×
× Advertisement