KABAR RAKYAT – Pemerintah pusat melalui Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, mengatakan ada 337 usulan Daerah Otonomi Baru (DOB).
“Banyak sekali usulan yang juga meminta agar moratorium DOB dihentikan gitu, karena cukup banyak permintaan. Nah terkait dengan itu, ya beberapa kali memang terjadi pembicaraan atau diskusi apakah sudah waktunya kita membuka keran DOB tadi,” kata Bima dalam rapat kerja dengan Komite I DPD RI, Selasa (10/12/2024).
337 usulan itu terdiri dari 42 usulan untuk provinsi, 248 usulan untuk kabupaten, 36 usulan untuk kota, enam usulan untuk daerah istimewa dan lima usulan untuk otonomi khusus.
Bima menjelaskan apabila kebijakan moratorium dicabut, disepakati pembentukan daerah dilakukan secara terbatas, dan harus berkaitan dengan kepentingan yang sifatnya strategis nasional.
“Jadi kita masih berpegang pada kesepakatan ini, mengingat juga banyak DOB yang bisa dikatakan tidak memenuhi target, karena pembiayaannya besar, ketergantungan pada pusat besar, tetapi tidak berkembang sesuai dengan target,” katanya.
“Ada DOB yang baik, tetapi banyak juga catatan DOB yang bisa dikatakan tidak maksimal,” imbuh Bima mewakili Pemerintah pusat.
Ia mengatakan dibutuhkan kajian matang untuk mencabut moratorium pemekaran daerah. Apalagi, pemerintah butuh banyak anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional,
“Banyak sekali, kedaulatan pangan dan lain-lain, tentunya pembiayaan DOB itu juga harus kita hitung sejauh mana itu bisa tetap mendukung kebijakan nasional tadi,” katanya.
Komentar