Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem melayangkan protes keras kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa usai mengetahui anggaran untuk Provinsi Aceh dipangkas hingga 25 persen.
“Kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita jangan dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” tegas Mualem usai bertemu Menkeu di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).
Mualem menyebut pemotongan anggaran tidak hanya terjadi di Aceh, tetapi juga di sejumlah provinsi lain dengan besaran bervariasi.
“Kalau Aceh (dipotong) 25 persen, yang lain-lain ada 30 persen sampai 35 persen, bervariasi,” sambungnya.
Mualem menilai kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) menjadi masalah serius bagi para gubernur. Karena itu, sebanyak 18 gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi langsung kantor Kemenkeu pagi tadi untuk menyampaikan keberatan.
“Banyak persoalan yang kami bahas di dalam dengan Pak Menteri. Pertama soal infrastruktur di semua provinsi dan kabupaten/kota. Jadi kami sampaikan supaya bisa dibenahi semaksimal mungkin,” ujar Mualem.
Diketahui, besaran TKD dalam APBN 2026 memang menurun tajam. Pemerintah awalnya hanya mengalokasikan Rp650 triliun, atau turun 29 persen dibandingkan anggaran tahun 2025 sebesar Rp919 triliun.
Pemangkasan itu sempat memicu gejolak di sejumlah daerah, lantaran banyak pemerintah daerah akhirnya menaikkan tarif pajak untuk menutupi kekurangan anggaran.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, yang baru menjabat sejak September 2025, akhirnya menambah alokasi TKD sebesar Rp43 triliun sehingga totalnya menjadi Rp693 triliun.
Namun, Purbaya mengakui pemangkasan yang dilakukan memang cukup besar. Ia bahkan menyoroti kinerja pemerintah daerah yang menurutnya masih belum optimal.
“Kalau mereka (pemda) mau bangun daerahnya, kan harusnya dari dulu sudah bagus. Anggarannya enggak hilang ke sana-sini. Salah satu concern kami adalah banyak yang meleset,” ujar Purbaya dalam konferensi pers usai bertemu para gubernur.
Ia juga menyebut bahwa citra pemda di mata pemerintah pusat masih perlu diperbaiki.
“Saya baru di pemerintahan, dan image mereka (pemda) memang kurang bagus di mata pimpinan-pimpinan atas. Kalau mereka bisa perbaiki image itu, ya desentralisasi bisa jalan lagi, bukan sentralisasi,” tegasnya.
Meski begitu, Purbaya memastikan pihaknya akan tetap berupaya menambah dana TKD tahun depan, menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan penerimaan negara.
Komentar