KABAR RAKYAT – Pemecatan mantan Presiden RI Jokowi oleh PDIP salah satunya lantaran dinilai tidak mengikuti aturan. Hal itu blak-blakan disampaikan Ketua DPP PDI-P Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo.
Ganjar bilang, alasan pemecatan salah satunya karena sikap Jokowi yang tidak mau mengikuti aturan.
“Jelas tidak, dong. Jelas tidak ikut aturan kan,” ungkap Ganjar.
Ganjar lalu menganalogikan sikap Jokowi ini seperti pekerja media. Dia berujar, setiap orang yang bekerja di suatu perusahaan harus menaati aturan yang ada di perusahaan itu.
“Kan nggak mungkin kamu ikut media lain, toh? Pasti ikut kebijakan, toh? Kalau kamu tidak ikut (kebijakan media tempatmu bekerja) berarti?” ucapnya, dilansir Jum’at (20/12).
Di sisi lain, Ganjar menambahkan, pemecatan Jokowi, putranya Gibran Rakabuming Raka, maupun menantunya Bobby Nasution sebagai pelajaran untuk para kader lain. Dia meminta kader untut taat pada aturan partai.
“Ikuti aturan, perintah,” ucap dia.
Mantan Gubernur Jateng dua periode itu juga menjelaskan alasan PDIP baru memecat Jokowi setelah tidak lagi menjadi presiden. Menurutnya, pemilihan waktu ini sudah melalui perhitungan.
“Semua sudah dihitung. Bu Mega itu orang yang sangat konsisten. Maka beliau pernah berstatement, ‘kami akan mendukung sampai selesai’. Itulah kenapa setelah sampai selesai dulu, baru kemudian dilakukan tindakan,” terang Ganjar.
Ganjar menyampaikan, pemecatan yang dilakukan setelah Jokowi tidak jadi presiden lagi merupakan wujud konsistensi Mega. Selain itu, juga sebagai bentuk penghormatan kepada pemerintahan Jokowi kala itu.
“Itu penghormatan beliau, konsistensi beliau atas dukungan 100 persen pada pemerintahan Jokowi,” ucapnya.
“Kalau mecatnya di tengah jalan masih berkuasa, mungkin interpretasi orang lain dan mungkin orang juga akan menunjukkan, ‘ah, enggak konsisten’. Bu Mega tunjukkan konsistensi itu. Itulah penghormatan pada beliau,” pungkas dia.
Sebagaimana diketahui, PDIP mengeluarkan surat keputusan terkait pemecatan Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Bobby Nasution, dan 27 kader lainnya dari partai. Mereka bukan lagi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Komentar